Berita  

Tertib Kelola Dokumen, Kantah Kabupaten Lima Puluh Kota Bahas Usulan Pemusnahan Arsip Sesuai Ketentuan

LIMA PULUH KOTA – Dalam rangka mewujudkan pengelolaan administrasi yang tertib dan meningkatkan efektivitas penyimpanan dokumen, Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan rapat pembahasan usulan pemusnahan arsip pada Selasa (10 November 2026).

Rapat ini merupakan bagian dari upaya penataan dan pengelolaan arsip agar lebih terorganisasi, sistematis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pembahasan difokuskan pada peninjauan usulan pemusnahan arsip dengan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari kelengkapan administrasi, persyaratan, hingga prosedur yang harus dipenuhi sebelum proses pemusnahan dapat dilaksanakan.

Dalam pengelolaan administrasi pertanahan, arsip memiliki peran penting sebagai sumber informasi, bukti administrasi, serta bagian dari dokumentasi pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap dokumen perlu dikelola secara cermat dengan memperhatikan nilai guna, masa retensi, serta ketentuan penyimpanan arsip yang berlaku.

Melalui rapat ini, dilakukan pembahasan dan penelaahan terhadap usulan yang diajukan guna memastikan bahwa proses pemusnahan arsip dilaksanakan secara selektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa arsip yang masih memiliki nilai guna maupun berkaitan dengan kepentingan hukum dan pelayanan pertanahan tetap terjaga sesuai ketentuan.

Penataan arsip yang baik juga menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran. Dengan sistem pengelolaan yang lebih tertib, proses pencarian, penyimpanan, dan pemanfaatan dokumen dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga mendukung peningkatan kualitas administrasi dan pelayanan pertanahan.

Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota terus berupaya memperkuat tata kelola kearsipan yang tertib, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan administrasi pertanahan yang semakin baik serta pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan terpercaya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *