JAKARTA – Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026 memasuki hari kedua yang digelar di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo serta diikuti oleh seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan.
Rapim Polri 2026 merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dengan mengusung tema “Polri Presisi Siap Mengamankan, Mendukung, dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026.” Kegiatan ini menegaskan komitmen Polri dalam mengawal pelaksanaan program strategis nasional.
Pada hari kedua, Rapim Polri 2026 difokuskan pada dua agenda utama. Pertama, Sinergi Transformasi Ekonomi 2026 melalui pengintegrasian stabilitas nasional, efektivitas birokrasi, fiskal yang adaptif, serta penguatan ekonomi kerakyatan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif. Kedua, upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul dan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan ekosistem hunian yang layak serta penguatan kualitas pendidikan berbasis digital.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapim Polri hari kedua merupakan lanjutan dari pembahasan strategis yang telah dimulai sejak hari pertama. Menurutnya, Polri siap mengawal seluruh program kerja pemerintah pada tahun 2026.
“Alhamdulillah, hari ini kami mendapatkan penguatan materi langsung dari para narasumber terkait penanganan inflasi, penguatan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih, serta langkah-langkah optimalisasi, percepatan, dan penjagaan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menjadi perspektif penting bagi seluruh personel Polri agar dapat berkolaborasi secara optimal dengan kementerian dan lembaga terkait dalam mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia,” ujar Kapolri.
Lebih lanjut, Kapolri menegaskan bahwa seluruh penguatan materi dari para narasumber akan ditindaklanjuti dan diimplementasikan menjadi kebijakan operasional di seluruh jajaran Polri. Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mendukung keberhasilan program strategis nasional.
Rapim Polri 2026 pada hari kedua dibagi ke dalam dua sesi diskusi panel yang menghadirkan pimpinan kementerian dan lembaga Republik Indonesia.
Sesi Pertama Diskusi Panel
Sesi pertama menghadirkan empat narasumber, yaitu:
• Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, yang membahas sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program strategis nasional guna mewujudkan ekonomi yang produktif dan inklusif.
• Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, yang memaparkan dukungan fiskal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
• Menteri Koperasi RI Ferry Juliantoro, yang menyampaikan strategi dan kebijakan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penguatan ekonomi kerakyatan.
• Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, yang menjelaskan peran kepolisian dalam pembangunan nasional.
Sesi Kedua Diskusi Panel
Sesi kedua menghadirkan empat narasumber lainnya, yakni:
• Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, yang mengulas peran Polri dalam pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai upaya pengentasan kemiskinan nasional.
• Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Brian Yuliarto, yang membahas peran Polri dalam mendukung Sekolah Unggul guna meningkatkan daya saing SDM di tingkat global.
• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruar Sirait, yang memaparkan peran Polri dalam penyediaan rumah terintegrasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
• Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viada Hafid, yang menyampaikan pengembangan serta pengawasan ekosistem digital guna mendukung terwujudnya SDM unggul dan kesejahteraan rakyat.
Mengutip arahan Kapolri pada hari pertama Rapim Polri 2026, seluruh penguatan materi yang disampaikan para narasumber akan dijadikan dasar dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Polri ke depan.
Polri menegaskan kesiapannya untuk terus menjaga stabilitas nasional serta mengamankan, mendukung, dan menyukseskan program kerja Pemerintah Tahun 2026 demi terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.
