PADANG – Sebagai bagian dari rangkaian peresmian Politeknik Agraria STPN, digelar kuliah umum dengan tema “Tanah, Negara, dan Rakyat: Memaknai Kembali Transformasi Pelayanan Pertanahan dalam Perspektif Kebangsaan” pada Jumat (4/9/2026). Kegiatan ini menghadirkan pengamat politik Rocky Gerung sebagai narasumber utama, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, yang turut menyampaikan sambutannya.
Dalam pemaparannya, Rocky Gerung mengajak peserta melihat persoalan pertanahan dari perspektif filsafat kebangsaan. Menurutnya, tanah tidak semata-mata dapat dipahami sebagai benda, ukuran, atau bidang yang memiliki batas tertentu, tetapi memiliki makna yang berbeda bagi setiap pihak, baik rakyat, negara, masyarakat adat, maupun korporasi.
Rocky menekankan bahwa kampus memiliki peran penting sebagai ruang untuk menguji berbagai gagasan secara kritis dan argumentatif. Lebih lanjut, Rocky membahas perubahan pemaknaan tanah dalam perkembangan modernitas dan kapitalisme. Tanah yang memiliki fungsi sosial, eksistensial, dan mental dapat mengalami pergeseran makna ketika ditempatkan terutama sebagai komoditas. Menurutnya, perkembangan modernitas dan kapitalisme telah mengubah beragam fungsi tersebut menjadi pemaknaan tunggal, yakni tanah sebagai komoditas.
Ia juga menggarisbawahi bahwa persoalan pertanahan merupakan persoalan yang kompleks dan lintas disiplin, karena berkaitan dengan aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, hingga ekologi. Karena itu, diperlukan cara pandang yang kritis dan terbuka untuk memahami hubungan antara tanah, negara, dan rakyat secara lebih utuh.
Setelah pemaparan Rocky Gerung, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang membahas sejumlah persoalan pertanahan, antara lain kewenangan negara atas tanah, kedaulatan rakyat, masyarakat adat, serta hubungan antara kepastian hukum dan berbagai pemaknaan terhadap tanah.
Dalam sesi tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid turut menyampaikan pandangannya mengenai arah kebijakan pertanahan. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan di bidang pertanahan akhirnya bermuara pada satu tujuan utama: menciptakan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nusron juga menekankan pentingnya ruang akademik sebagai tempat bertemunya berbagai gagasan dan perspektif. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan bagian penting dalam proses memperkaya pemikiran dan menemukan cara pandang yang lebih komprehensif terhadap persoalan pertanahan.
Melalui kuliah umum ini, sivitas akademika Politeknik Agraria STPN memperoleh ruang untuk memperluas perspektif mengenai persoalan agraria sekaligus merefleksikan kembali makna pelayanan pertanahan dalam konteks kebangsaan. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian dalam momentum peresmian Politeknik Agraria STPN sebagai institusi pendidikan yang terus mendorong pengembangan pengetahuan dan sumber daya manusia di bidang agraria dan pertanahan.
