Berita  

DPRD Tanah Datar Setujui Ranperda APBD 2027 Jadi Perda

BATUSANGKAR – DPRD Kabupaten Tanah Datar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Kabupaten Tanah Datar, Senin 16 November 2026, di Ruang Sidang Utama DPRD.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, Anton Yondra, SE., MM, dan dihadiri Bupati Tanah Datar, Eka Putra, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekda, kepala OPD, camat, wali nagari, pimpinan BUMN/BUMD, serta wartawan.

Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan tingkat I. Setelah itu, pimpinan rapat meminta persetujuan secara lisan kepada anggota DPRD. Seluruh anggota DPRD menyatakan setuju Ranperda APBD 2027 ditetapkan menjadi Perda.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Tanah Datar, Nomor 5/BAC/BTD-2026 dan Nomor 7/BAC/DPRD-TD/2026, tanggal 16 November 2026. Konsep persetujuan bersama dibacakan oleh Sekretaris DPRD, Harfian Fikri, S.Sos.

Dalam Pendapat Akhirnya, Bupati Eka Putra menyampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah membahas Ranperda APBD 2027 sesuai tahapan.

Bupati mengungkapkan, Ranperda APBD 2027 ini selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Gubernur nantinya akan ditindaklanjuti secara bersama antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

Bupati menjelaskan, Ranperda APBD 2027 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2026, Surat Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tanggal 29 September 2026, serta KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati pada tanggal 5 Agustus 2026.

APBD 2027 memuat pemenuhan belanja wajib untuk fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan belanja infrastruktur pelayanan publik, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, serta dukungan prioritas pembangunan nasional yang meliputi penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis, dan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Bupati juga meminta kepada Kepala Perangkat Daerah dan seluruh ASN untuk meningkatkan profesionalisme, menghindari perbuatan melawan hukum, serta menciptakan kerja sama yang baik, kondisi kerja yang kondusif, inovatif dan kreatif, untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tanah Datar.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *